PEMBANGUNAN APARATUR YANG BERDAYA GUNA

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG BERDAYA GUNA

Pemerintah selalu dihadapkan pada situasi kelangkaan karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana, daya, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan waktu. Karena itu tidak ada alasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak bekerja efisien. Inefisien dapat timbul karena faktor kelembagaan (struktur yang dipakai tidak tepat), kekurangan keahlian dan keterampilan serta perilaku negatif para pelaksana (seperti tidak peduli, apatismen, tidak ada rasa memiliki, dll.)

Ø  Teladan

Pada Sebuah perusahaan X di berlakukan aturan jadwal masuk kerja jam 09.00 WIB. Bagian  management menugaskan 1 staff karyawannya untuk menuntaskan laporan hasil kerja dan pekerjaan rutin lainnya dalam ruang lingkup yang sama. karyawan ini mempunyai jarak yaitu 5 km untuk menempuh perjalanan ke perusahaan X menggunakan kendaraan dinas perusahaan.

-Karyawan yang bernama Syaref datang cepat yaitu sekitar jam 07.45. Dan ia telah menyelesaikan laporan hasil kerjanya,pekerjaan rutin tiap hari serta ia juga telah membaca koran, berbincang dengan rekan kerja yang lain (bersosialisasi) dan telah membuat rencana kerja.

Ø  Pantangan

Seseorang membangun rumah di kawasan industri atau seorang pengusaha membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana peruntukan (bestemming) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini termasuk pelanggaran yang bersifat substansial, dan pemerintah. Hal ini termasuk pelanggaran yang bersifat substansial, dan pemerintah dapat langsung menerapkan bestuursdwang.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG BERHASIL GUNA

Yaitu aparatur yang mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang telah ditentukan dengan hasil yang optimal –bahkan jika mungkin maksimal–  dalam batas waktu yang telah ditetapkan pula.

Ø  Teladan

Sri Mulyani Indrawati atau biasa disingkat SMI lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962. Sebelum menjabat Menteri Keuangan, dia menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani ditunjuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2010, Sri Mulyani menjadi tokoh yang hangat diperbincangan   berkaitan dengan kasus Bank Century. Di tengah penyelidikan terhadap Sri Mulyani tiba-tiba saja Bank Dunia menunjuknya sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Sri Mulyani menjadi satu-satunya perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia yang membawahi 70 lebih negara.

Ø  Pantangan

Merpati Airlines adalah perusahaan maskapai penerbangan Indonesia yang mengalami penurunan stock. Akhirnya untuk menyelamatkan perusahaan ini dari kebangkrutan, pemerintah menyelamatkan peusahaan ini dengan memberikan dana.

Hal ini efektif namun tidak efisien, Mengapa? Karena meskipun tujuan tercapai dengan target beberapa tahun kedepan, tapi pemerintah tetap mengeluarkan dana atau input yang sangat besar untuk Merpati ini. Berbeda dengan prinsip efisien yang lebih mementingkan proses yang benar dengan cara meminimalisir input dan memaksimalkan output.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG PRODUKTIF

Produktivitas mengandung arti sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Dengan kata lain bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target berkaitan dengan kuaitas, kuantitas dan waktu. Yang kedua yaitu efisiensi yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Ø Teladan

Miftah Toha, guru besar Ilmu Pemerintahan, dan Dedi Supriady Bratakusumah, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan SPIMNAS Bidang Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara, menyatakan harapannya agar Kementrian PANmenata kembali sisterm birokrasi di Indonesia. Miftah mengatakan bahwa banyak hal yang harus dilakukan oleh Menneg PAN dalam rangka reformasi birokrasi. Misalnya bagaimana memperbaiki kinerja pegawai negeri dalam melaksanakan pelayanan publik, bagaimana merubah perilaku pejabat untuk menghindarkan tindak pidana korupsi, dan menata jum;lah pegawai negeri agar disesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Menurutnya hanya 40 persen pegawai negeri yang benar-benar bekerja, sisanya hanya sekedar datang ke kantor tanpa melakukan pekerjaan yang berarti. Sudah saatnya pemerintah memperbaikinya dan memiliki program untuk meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil. Dalam perekrutan dan penyelesaian CPNS, pemerintah harus mempunyai standar baku yang mesti dinilai berdasarkan kompetensi, keahlian, serta profesionalitas mereka sehingga menghasilkan PNS yang benar-benar dapat diandalkan. Hal senada juga diungkapkan oleh Deddy. Pemerintah harus meninjau berapa PNS yang benar-benar dibutuhkan dalam setiap institusi sehingga tidak ada lagi yang menganggur.

Ø  Pantangan

Drs. Hartoyo telah menjadi manajer tingkat menengah dalam departemen produksi suatu perusahaan kurang lebih 6 bulan. Hartoyo bekerja pada perusahaan setelah dia pensiun dari tentara. Semangat kerja departemennya rendah sejak dia bergabung dalam perusahaan. Beberapa dari karyawan menunjukkan sikap tidak puas dan agresif.
Pada jam istirahat makan siang, Hartoyo bertanya pada Drs. Abdul Hakim, ak, manajer departemen keuangan, apakah dia mengetahui tentang semangat kerja yang rendah dalam departemen produksi. Abdul Hakim, menjawab bahwa dia telah mendengar secara informal melalui komunikasi “grapevine”, bahwa para karyawan Hartoyo merasa tidak senang dengan pengambilan semua keputusan yang dibuat sendiri olehnya. Dia (Hartoyo) menyatakan, “dalam tentara, saya membuat semua keputusan untuk bagian saya, dan semua bawahan mengharapkan saya berbuat seperti itu.”

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG BERSIH

Pemerintah yang bersih (Clean Government) merupakan pemerintah yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada penimgkatan kinerja,agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.

Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum.

Ø Teladan

Sri Mulyani berhasil mencatat beberapa prestasi penting di bidang pembangunan ekonomi dan good governance. Salah satunya ialah keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan melalui terbentuknya transparansi dan akuntabilitas di internal departemen, upaya itu sekaligus dapat menjadi landasan untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih baik di masa depan. Sri Mulyani juga berhasil meningkatkan penerimaan negara dari pajak selama kepemimpinannya. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak menambah jumlah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kebijakan sunset policy diyakini juga tidak terlepas dari perannya. Mulai diberikannya insentif fiskal bagi beberapa sektor dan komoditas yang berpotensi ekspor ataupun menyerap tenaga kerja, adalah hasil penting lain yang dihasilkan dalam rangka menjadikan pajak sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Sri Mulyani juga berkomitmen dalam upaya pembangunan keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dan juga bisa bersikap tegas ketika ada daerah yang terlambat membelanjakan anggaran.  Pada 2007, Depkeu mulai menerapkan sanksi pada daerah-daerah yang kurang disiplin dalam mengelola APBD, seperti keterlambatan penetapan APBD ataupun kegagalan dalam mengelola DAK.

Ø Pantangan

Ø  Kondisi pemerintahan Indonesia saat ini masih jauh dari pemerintahan yang bersih. Karena banyak pejabat pemerintahan yang melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Maraknya KKN dapat dijadikan contoh dari penyelewengan pemerintah. Tidak sedikit juga pejabat pemerintah yang melakukan KKN. Contohnya kasus Gayus Tambunan yang beberapa bulan terakhir ini sering diperbincangkan di Indonesia.  Gayus Tambunan adalah contoh kecil dari penyelewengan tersebut. Masih banyak para pejabat yang melakukan KKN tetapi masih belum bisa ditangkap karena belum adanya bukti yang kuat.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG BERIBAWA

Menciptakan tata pemerintahan yang berwibawa merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan daerah. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan    dan                        pembangunan.

Ø  Teladan

Menurut pemikiran saya, menjadi seorang pemimpin yang dipandang dan dihormati oleh bawahannya adalah seorang pemimpin yang bijaksana, adil dalam setiap pengambilan keputusan, ramah, tegas, disiplin, memiliki sifat yang terpuji, selalu menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan yang paling penting seorang pemimpin itu harus menerima apapun itu masukan dari bawahannya. Jangan bersikap otoriter yang mau menang sendiri serta dilarang keras melakukan yang namanya KKN dimanapun dan kapan pun. Karena KKN merupakan salah satu contoh sikap yang seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pemimpin yang ingin dihormati dan dipandang oleh bawahannya.

Ø  Pantangan

Dimana suatu organisasi melakukan suatu kegiatan namun pemimpinnya tidak efisien, efektif,dan tidak terbuka sehingga menimbulkan dampak yang tidak bagus bagi anggota organisasi dan masyarakat umum karna ketidak efisiennya pemimpin tersebut. Dan dapat terjadi kehancuran dalam organisasi tersebut karena terjadi ketidak percayaan antara bawahan dan atasan,masyarakat dan organisasi.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG PROFESIONAL

Upaya untuk mencari paradigma baru dalam meningkatkan profesionalisme aparatur yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi bukanlah pekerjaan mudah maka kemampuan aparatur untuk beradaptasi dengan fenomena yang terjadi merupakan jawaban bagi permasalahan tersebut. Pentingnya kemampuan aparatur dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi dijadikan tolak-ukur dalam melihat profesionalisme birokrasi.

Ø Teladan

Misalnya dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar organisasi tersebut terlebih khususnya anggota organisasi harus mampu membaur dengan masyarakat dan harus jujur dalam mengambil keputusan agar sesuatu yang inggin dicapai organisasi tersebut bisa tercapai.

Ø  Pantangan

Masih ingat bagaimana kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para aparatur negara (yang dalam hal ini PNS) yang dimulai dari pelanggaran kecil sampai kepada pelanggaran yang besar. Salah satu contoh masih banyaknya ditemukakan PNS yang bolos kerja, masuk kantor yang selalu terlambat, males sehingga mengakibatkan tidak produktifitasnya kinerja pegawai negeri sipil, hal tersebut menyebabkan pencitraan yang semakin buruk terhadap pegawai negeri sipil.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG INOVATIF

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif hanya dapat terjadi apabila; terdapat iklim yang kondusif yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif; adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas.

Ø  Teladan

Kasus mobil Esemka merupakan salah satu contoh menarik hasil dari kreativitas dan inovasi produk yang perlu segera direspon oleh para pejabat publik. Paling tidak apresiasi yang mengarahkan untuk berkembangnya inovasi menjadi lebih sempurna. Dihindari pernyataan-pernyataan yang kurang membangkitkan suasana atau melemahkan semangat penciptaan produksi mobil nasional. Birokrasi yang responsivitasnya tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Walikota Solo, Joko Widodo dan Wakil Walikota, FX Hadi Rudyatmo, untuk menggunakan mobil buatan siswa SMKN 1 Trucuk, Klaten bekerja sama dengan Kiat Motor, Klaten, Jawa Tengah itu sebagai kendaraan dinas perlu mendapatkan dua acungan jempol. Dari merekalah kemudian diketahui perkembangan mobil-mobil buatan anak bangsa dimana-mana, dan ide tersebut memberikan semangat dan gairah baru untuk segera mewujudkan mobil nasional yang tentu pangsa pasarnya adalah masyarakat Indonesia yang luar biasa jumlahnya. Atau paling tidak sudah mulai menanamkan kebanggaan sebagai bangsa yang bisa berdikari atau “berdiri di atas kakinya sendiri”.

Ø  Pantangan

Pelayanan di kantor dinas kependudukan di maluku tenggara barat yang dulunya melakukan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga kepada masyarakat sangat memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan adanya pegawai-pegawai yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang di buat,mereka melakukan pembuatan KTP dan KK sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa memandang dampak yang akan terjadi dimasyarakat umum.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG TRANSPARAN

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahiunya.

Ø  Teladan

Diberbagai rumah sakit sekarang ini bahwa transparansi yang dilakukan Rumah Sakit sudah dilakukan baik karena dengan adanya informasi yang jelas masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan mudah dan bisa mengaksesnya dimana saja bisa dirumah di sekolah ataupun di tempat lainya.

Ø  Pantangan

Realitasnya kadang kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal pelaksanaannya kurang bersikap ransparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebagai contoh, setiap kenaikan harga BBM selalu di ikuti oleh demonstrasi “penolakan” kenaikan tersebut. Pada hal pemerintah berasumsi kenaikan BBM dapat mensubsidi sector lain untuk rakyat kecil “miskin”, seperti pemberian fasilitas kesehatan yang memadai, peningkatan sector pendidikan, dan pengadaan beras miskin (raskin). Akan tetapi karena kebijakan tersebut pengelolaannya tidka transparan bahkan sering menimbulkan kebocoran (korupsi), rakyat tidak mempercayai kebijakan serupa dikemudain hari.

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG TANGGAP

Ø  Karena dinamika masyarakat dan kemajuan yang dicapai oleh suatu negara melalui pembangunan dalam berbagai segi kehidupan dan pengidupan, akan timbul berbagai aspirasi baru, harapan baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru. Untuk itu diperlukan aparatur yang responsif dan tanggap. Tidak tanggap berarti kekecewaan rakyat yang pada akhirnya mungkin berakibat timbulnya krisis kepercayaan kepada pemerintah.

Ø  Teladan

Sebagai aparatur negara harus tanggap dalam melakukan suatu hal agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan semua orang, misalnya melakukan pemberitahuan dan motifasi kepada masyarakat mengenai suatu hal yang harus dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang memakan korban,contohnya seperti banjir. Pemerintah harus meyadarkan masyarakat akan bencana banjir tersebut,dan pemerintah juga harus membuat tempat pembuangan sampah,got/saluran air dan talit guna mencega terjadinya banjir.

Ø  Pantangan

tentang Lumpur Lapindo merupakan suatu masalah negara yang amat serius ..
Pemerintah sudah mengupayakan beberapa cara untuk menghentikan semburan lumpur tersebut tetapi ..sangat sulit untuk menghentikannya .Akibat dari bencana tersebut para warga kehilangan tempat tinggal nya dan kehilangan mata pencarian sehari-hari . Bahaya dari lumpur tersebut apabila terkena pipa gas  pipa gas itu akan meledak dan memakan korban yang tidak sedikit tenrunya. sebaiknya permasalahan ini harus cepat segera di tangani
Jika tidak,maka akan banyak korban yang berjatuhan ..

v PEMBANGUNAN APARATUR YANG PEKA

Kemampuan melakukan diteksi secara dini terhadap berbagai hal yang terjadi & memberikan respon yang sesuai bukan peka mudah tersingung & alergi.

Ø  Pantangan

pemerintah belum peka, mungkin hanya Angkatan Darat. Mereka (Kelompok Neo-Komunis-red) sudah melakukan class action tapi gagal, lalu mereka menuntut ganti rugi pada presiden presiden RI, termasuk SBY,” kata Wasekjen MUI Drs. H. Natsir Zubaidi di Jakarta, Selasa (11/3/2014) seperti ditulis mui.or.id.

Pernyataan itu disampaikan sehari setelah MUI disambangi sekitar 150 orang dari sejumlah organisasi yang datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Mereka meminta MUI merespon dan memfasilitasi aspirasi yang berisi penolakan terhadap wacana pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap eks PKI.

“Mereka ingin aspirasinya disampaikan kepada presiden, kebetulan Waketum MUI KH Ma’ruf Amin adalah anggota wantimpres,” katanya. Dia menambahkan, mereka juga menuntut agar dalam mengawal tahun politik saat ini, Indonesia ke depan tidak bias terhadap tujuan kemerdekaan sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam.

Ø PEMBANGUNAN APARATUR YANG ANTISIPASI DAN PROAKTIF

Aparatur mampu mengenali sifat,jenis&bentuk perubahan yang terjadi & mengantisipasinya secara dini artinya tidak menungu sampai terjadi sesuatu baru memberikan reaksi yang diangapnya perlu.

Ø  Teladan

Bupati maluku barat daya melakukan suatu program kerja pada musim kemarau, program kerja itu berupa pembuatan selokan-selokan atau saluran air agar ketika datangnya musim hujan maka tidak terjadi kebanjiran-kebanjiran seperti tahun kemarin yang telah memakan dana yang cukup besar dalam pembangunan kembali tempat-tempat yang rusak.

Ø  Pantangan

Pemerintah di ternate tidak terlalu jeli dalam menata kota ternate diakibatkan banyak rumah yang tempat tingalnya didekat air laut dihantam ombak-ombak yang begitu besar sehingga memakan korban nyawa dan kehancuran pembangunan.hal ini diharuskan kepada pemerintah ternate agar melakukan pembangunan talit-talit sebelum sesuatu terjadi kembali.

Ø PEMBANGUNAN APARATUR YANG MEMPUNYAI VISI

dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dan citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realitis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemanduk dalam melaksanakan aktivitas dan perencanaan tujuan organisasi yang telah ditetapka sebelumnya.

oleh karena itu sebagai aparatur negara haruslah mempunyai fisi yang jelas agar bisa tercapainya suatu tujuan.

Ø  Teladan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanjab Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor kepegawaian dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan fungsi di bidang kepegawaian. Reformasi di bidang kepegawaian pada hakekatnya merupakan tindakan atas kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan yang mengacu pada Visi BKD Kab. Tanjung Jabung Barat.