MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK MODEL DAN TIPE EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

MAKALAH

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

MODEL DAN TIPE EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kelompok panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kelompok dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Model dan Tipe Evaluasi Kebijakan’’.

Kelompok menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka itu kelompok mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari pembaca guna perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Terima kasih.

Kupang, 21 April 2015

Kelompok Penyusun

DAFTAR ISI

                                 

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN A.    Latar Belakang ...................................................................................... 1 B.     Rumusan Masalah ................................................................................. 2 C.     Tujuan Penulisan .................................................................................. 2

BAB II PEMBAHASAN A.    Evaluasi Kebijakan Publik .................................................................... 3 B.     Model Evaluasi Kebijakan Publik ........................................................ 7 C.     Tipe Evaluasi Kebijakan Publik ........................................................... 11

BAB III PENUTUP A.    Kesimpulan .......................................................................................... 13 B.     Saran ..................................................................................................... 14 DAFTAR PUSTAKA ......................................................../....................... 15

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR  BELAKANG

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan demikian studi evaluasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dan dalam mengevaluasi seorang analis berusaha mengidentifikasi efek yang semula direncanakan untuk merealisir suatu keberhasilan dan dampak apa yang ditimbulkan dari akibat suatu kebijakan.

Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evakuasi. Untuk dapat mengetahui  outcome , dan dampak suatu kebijakan  sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaiknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi undang-undang  No.23 tahun 2004  tentang Otonomi Daerah, baru dapat dilakukan pada tahun ke-4  atau ke-5 sebab pada tahun pertama  baru  tahap sosialisasi, tahun kedua masuk tahap penciptaan sebagai peraturan pemerintah untuk mendukung sebagai pelaksanaan pasal-pasal dalam undang-undang yang bersangkutan, tahun ketiga baru mulai di implemetasikan. Tahun keempat dan kelima baru dapat di ketahui outcome dan dampaknya dari implementasi  undang-undang tersebut. Sebaiknya, terhadap peraturan-peraturan yang kurang strategis, dan lebih bersifat teknis, misalnya peraturan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor, evaluasi dapat dilakukan pada tahun kedua atau ketiga. Pada tahun kedua sudah bisa diketahui berapa persen dari pengendara sepeda motor yang memakai helm, dan seperti apa dampaknya terhadap jumlah kecelakaan lalu lintas, apakah jumlah korban kecelakaan lalu lintas bagi pengendara sepeda motor semakin turun dibandingkan dengan sebelum ada peraturan pemakaian helm.

B.     RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang dirumuskan di dalam makalah ini antara lain:

1. Bagaimana model-model evaluasi kebijakan?

2. Apa saja tipe-tipe evaluasi kebijakan?

C.     TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan mempelajari tentang Model-Model dan Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, terdapat 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek perumusan kebijakan, pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. 
2. Aspek implementasi kebijakan, pada aspek ini analis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana performance dari kebijakan tersebut. Aspek ini merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi  kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan  pada tahap implementasi  kebijakan , tindakan (action) diselenggaran dalam mencapai tujuan.
3. Aspek evaluasi, pada aspek ini analis berusaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

a.       Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

b.      Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

c.       Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan.

d.      Mengukur dampak suatu kebijakan.

e.       Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan.

f.       Sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang.

B.     MODEL EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks. Model sebagai pengganti kenyataan. A model is an abstraction of reality (Quade). Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu (Dunn). Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Setiap model memiliki fokus yang berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan tentang kebijakan publik.

1.      Model Institusional atau Kelembagaan (Policy As Institutional Activity)

Hubungan kebijakan publik dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasi, implementasi & di-“enforced” oleh lembaga pemerintah.

Thomas Dye mengatakan bahwa lembaga pemerintahan memberikan kebijakan publik tiga ciri utama:

1) Legitimasi

2) Universalitas

3) Paksaan.

Kebijakan publik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Legislatif, Eksekutif, Judikatif, Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Masyarakat harus patuh karena ada Legitimasi Politik dan berhak memaksakan kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undang menetapkan struktur kelembagaan negara dalam pembuatan kebijakan. Pembagian kekuasaan, checks and balances, otonomi daerah memberikan nuansa pada kebijakan publik.

2.      Model Proses (Siklus Kebijakan Publik)

Aktivitas politik dilakukan melalui kelompok yang memiliki hubungan dengan kebijakan publik – hasilnya adalah suatu proses kebijakan yang berisi:

–        Identifikasi/pengenalan Masalah

–        Perumusan Agenda

–        Formulasi Kebijakan

–        Adopsi Kebijakan

–        Implementasi Kebijakan

–        Evaluasi Kebijakan

3.      Model Kelompok

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan yang dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negoisasi dan kompromi.

4.      Model Elit

Model ini merupakan abstraksi dr suatu pembuatan kebijakan publik yang identik dengan perspektif elite politik. Terdapat dua lapisan kelompok sosial, yaitu:

a.       lapisan atas dengan jumlah sangat kecil (elit) yang selalu mengatur

b.      lapisan bawah (mass) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur, kebijakan publik mencerminkan kehendak atau nilai-nilai elit yang berkuasa.

Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi di antara elit politik sendiri.

5.      Model  Rasional

Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Banyak kendala rasionalitas, dan model menolong untuk mengidentifikasinya. Karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi. Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus:

a.       mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya

b.      mengetahui semua alternatif yang tersedia

c.       mengetahui semua konsekuensi alternatif

d.      menghitung rasio pencapaian nilai sosial pada setiap alternatif

e.       memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui dan dinilai/bobot. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif. Informasi alternatif dan kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya & manfaat. Aplikasi sistem pengampilan keputusan. Pada dasarnya nilai dan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi secara menyeluruh, sehingga menyulitkan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibuat.

Contohnya: Rasionalkah melarang becak beroperasi di gang-gang di Jakarta? Bagaimanakah membandingkan antara korban ekonomis tukang becak dan keluarganya – maupun masyarakat penerima jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari sarana transportasi –dengan nilai keindahan kota Jakarta

6.      Model Inkremental (Policy As Variations On The Past)

Charles Lindblom: Public Policy as a continuation of past government activities with only incremental modifications (merupakan kritik pada model rasional). Para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya dan lebih suka berbuat secara inkremental karena:

a.       Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan.

b.      Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.

c.       Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu.

d.      Menghindari konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru

7.      Model Pilihan Publik

Perdebatan berikutnya adalah “kapan opini publik seharusnya menjadi faktor penentu terpenting yang sangat berpengaruh pd kebijakan publik?”. Seharusnya ada keterkaitan antara opini publik dengan kebijakan publik (Opinion-Policy Linkage).

8.      Model Sistem

Pendekatan sistem diperkenalkan oleh David Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan da nperubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Pada dasarnya terdapat tiga komponen utama dalam pendekatan sistem, yaitu input, proses, output. Nilai utama model sistem terhadap analisis kebijakan, adalah:

a.       Apa dimensi lingkungan yang menghasilkan permintaan dalam sistem politik?

b.      Apa karakteristik sistem politik yang dapat merubah permintaan menjadi kebijakan publik memuaskan dari waktu ke waktu?

c.       Bagaimana input lingkungan berdampak pada karakteristik sistem politik?

d.      Bagaimana karakteristik sistem politik berdampak pada isi kebijakan publik?

e.       Bagaimana input lingkungan berdampak pada isi kebijakan publik?

f.       Bagaimana kebijakan publi berdampak, melalui umpan balik, pada lingkungan?

C.     TIPE-TIPE EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, antara lain:

1.      Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

2.      Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

3.      Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut W.N. Dunn, terdapat 5 tipe evaluasi kebijakan publik, antara lain:

a.       Model Deskriptif

Menjelaskan atau memprediksi sebab atau konsekuensi pilihan kebijakan, contohnya model indikator sosial

b.      Model Normatif

menjelaskan, memprediksi, merekomendasi optimalisasi usaha. Contohnya model antrian, model biaya-manfaat dan lain-lain

c.       Model Verbal

ekspresi deskriptif dan normatif, berupa verbal, simbol, dan prosedural; menggunakan bahasa sehari-hari dan nalar dalam beberapa argumen nilai

d.      Model Simbolis

Menggunakan simbol matematis utk menerangkan hubungan, data aktual. Contohnya Y=a+bX

e.       Model Prosedural

menggunakan prosedur simulasi, teori pembuatan keputusan (penentuan alternatif), data asumsi (relatif/bobot). Contohnya diagram keputusan.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu enentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang.

Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Setiap model memiliki fokus yang berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan tentang kebijakan publik. Model kebijakan publik di antaranya:

1.      Model Institusional atau Kelembagaan

2.      Model Proses

3.      Model Kelompok

4.      Model Elit

5.      Model  Rasional

6.      Model Inkremental

7.      Model Pilihan Publik, dan

8.      Model Sistem.

Terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya menurut James Anderson:

·         Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

·         Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

·         Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut W.N. Dunn, terdapat 5 tipe evaluasi kebijakan publik, antara lain:

·         Model Deskriptif

·         Model Normatif

·         Model Verbal

·         Model Simbolis

·         Model Prosedural

B.     SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukan dari makalah ini adalah:

1.      Dalam mengevaluasi suatu kebijakan publik sebaiknya menggunakan model dan tipe yang sesuai dengan permasalahan yang terkait.

2.      Model dan tipe evaluasi kebijakan yang digunakan harus memberi pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah dan masyarakat yang terkait dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie dan White, Lousie. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.