MAKALAH “KETERKAITAN ANTARA PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN DALAM KONSEP PEMBANGUNAN”

MAKALAH

 “KETERKAITAN ANTARA PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN DALAM KONSEP PEMBANGUNAN”

 

                                                                                 

     OLEH :

NAMA   : PAULINUS BENDU

NIM     : 1303012086

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan hikmat dan kemampuan sehingga makalah ini bisa terselesaikan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan judul “Keterkaitan antara Partisipasi dan Pemberdayaan dalam konsep Pembangunan”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini, dan secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat yang telah banyak memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

Dikarenakan pengetahuan yang terbatas, penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, baik ditinjau dari segi materi maupun dari segi tata bahasanya. Namun, penyusun telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan makalah ini.

Akhirnya semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Sekian dan terimakasih.

                                                                  

Kupang, 25 Mei  2015

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...................................................................................................................... i

Daftar Isi................................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang........................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah...................................................................................................... 2

1.3 Tujuan........................................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN..................................................................................................... 3

2.1 Partisipasi dan pemberdayaan.................................................................................... 3

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat........................................ 5

2.3 Pentingnya Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat........................................ 7

2.4 Komunikasi pembangunan untuk pengembangan partisipasi masyarakat................ 10

BAB III PENUTUP............................................................................................................ 12

3.1 Kesimpulan............................................................................................................... 12

3.2 Saran......................................................................................................................... 13

Daftar Pustaka...................................................................................................................... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar belakang

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah lama disadari sebagai hal yang penting dan perlu diwujudkan. kesadaran ini semakin meningkat setelah terjafi perubahan besar dalam sistem pemerintahahn dan kenegaraan sejak tahun 1997,yang di tandai dengan bangkitnya era repormasi. Berbagai gerakan telah mendesak kesadaran untuk mewujudkan demokrasi, keadilan, keterbukaan dan kesempatanyang luas bagi masyarakatuntuk turut mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunandi segala aspek kehidupan.

Model pemberdayaan masyarakat dikembangkan untuk memfasilitasi terwujudnya kedaulatan rakyat yang mampu mengatasi permasalahan-pemasalahan masyarakat secara partisipatif, aspiratif dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya upaya tersebut belum begitu menggembirakan. Program pemberdayaan, belum sepenuhnya diikuti dengan menguatkan kelompok atau institusi yang benar-benar dapat menyalurkan aspirasi dan mengembangkan inisiatif masyarakat lokal.keikutsertaan masyarakat dalam proses kebijakan masih belum jelas dan masih ditempatkan sebagai sasaran program yang kadang-kadang tersisihkan oleh desakan kepentingan kelompok tertentu yang berorientasi pada suatu tujuan.

 Pengembangan partisipasi masyarakat sudah sering kita dengar dan bicarakan, namun pengimplementasiaanya belum sejalan dengan apa yang telah kita harapkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menulis makalah tentang “Keterkaitan antara Partisipasi dan Pemberdayaan dalam konsep Pembangunan”

1.2  Rumusan masalah

Dalam penyusunan makalah ini, penulis merumuskan masalah yang akan dipaparkan dalam pembahasan yaitu :

1.      Apa yang dimaksud dengan Partisipasi dan pemberdayaan?

2.      Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat?

3.      Seberapa Pentingnya Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat?

4.      Bagaimana komunikasi pembangunan untuk pengembangan partisipasi masyarakat?

1.3  Tujuan

Ø  Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menginformasikan mengenai apa, bagaimana, dan siapa yang harus terlibat dalam proses Pengembangan partisipasi Masyarakat.

Ø  Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Pemberdayaan Msyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Partisipasi dan Pemberdayaan

Dalam hal ini, proses pemberdayaan (empowerment) ditujukan untuk “membantu klien memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.” (Payne, 1979)

Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana indiviu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi pemasalahan yang dihadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya.

Selama ini, peranserta masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, adanya manusia cukup dipandang sebagi tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan. Dengan kondisi ini, partisipasi masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program, masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil “pihak luar”. Akhirnya, pertisipasi menjadi bentuk yang pasif dan tidak memiliki “kesadaran kritis”.

Terhadap pengertian partisipasi di atas, terjadi tindakan korektif yang disejajarkan dengan upaya mencari definisi masyarakat yang lebih genuine (asli), aktif dan kritis. Konsep yang baru tersebut menumbuhkan daya kreatif dalam dirinya sendiri sehingga menghasilkan pengertian partisipasi yang aktif dan kraetif atau seperti yang dikemukakan oleh Paul (1987) sebagai berikut: “…participation refers to an active procesas whereby beneficiaries influence the direction and execution of development projects rather than merely receive a share of project benefits”. (partisipasi menunjukan suatu proses yang aktif untuk mewarisi pengaruh arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daipada hanya menerima bagian dari keuntungan proyek).

Pengertian di atas melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil, dan evaluasi (Cohen dan Uphoff, 1980). Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadarn kritis). Partisipasi juga membantu masyarkat miskin untuk melihat realitas sosial ekonomi yang mengelilingi mereka.

Kemampuan masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan power yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (empowerment) merupakan tema sentral atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif.

Selama ini pemberdayaan merupakan the missing ingredient (unsur yang hilang) dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumber daya yang penting.

Masyarakat tidak akan mau berpartisipasi di dalam program pembangunan masyarakat, kecuali mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu, tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masyarakat juga perlu dibantu untuk mengadakan penilaian yang terbaik bagi mereka, tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang.

Demikian juga dengan pola pendekatan The multiple approach, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

Pola pendekatan yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat ialah The inner reources approach. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Sintesa antara pengertian pemberdayaan dan partisipasi akhirnya menghasilkan pengertian:

“What gives real meaning to (popular) participation is the collective effort by the people concerned to pool their efforts and whatever other recources they decide to pool together, to attain objectives they set for themselves. In this regard participation is viewed as an active process in which the participants take initiatives and action that is stimulated by their own thingking and deliberation and over which only involves the people in actions that have been thought out or designed by aother and are controleid by other is unacceptable” (Percy-Okunla, 1986).

Oleh karena itu, pemberdayaan dan partisipasi di tingkat komunitas merupakan dua konsep yang erat kaitannya dan dalam konteks ini pernyataan Craig dan Mayo (1995) bahwa: “empowerment is road to participation” adalah sangat relevan.

2.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (1993:97,137-143), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh:

·         Jenis Kelamin.

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaanperbedaan hak dan kewajiban anatar pria dan wanita. Menurut Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.

·         Usia.

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senoritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan goongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan, Soedarno et.al (1992) dalam Yulianti (2000:34). Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142). Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan.

·         Tingkat Pendidikan.

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan. Litwin (1986) dalam Yulianti (2000:34) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

·         Tingkat Penghasilan.

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Barros (1993) dalam Yulianti (2000:34), bahwa penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju,1999:77-78)

·         Mata.

Pencaharian. Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseoarang untuk terlibat alam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Sementara itu faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program (Sunarti dalam Suciati 2007:39). Adapun faktor-faktor eksternal dalam penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah pemerintah dan swasta (LSM).

2.3  Pentingnya Partisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai Negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan masyarakat akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (people centered).

Salah satu agen pembangunan internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ketiga seperti Indonesia merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri. Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, masyarakat berani mengambil resiko, berani bersaing, tumbuh semangat untuk bersaing dan menemukan hal-hal baru melalui partisipasinya. Pada konteks inilah, maka pendekatan partisipasi dengan melibatkan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Menurut Moeljarto ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, masyarakat adalah focus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat. Proses humanisasi ini pada gilirannya mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pembangunan yang fokus dan sumber utamanya masyarakat akan dapat mengubah peranan masyarakat tersebut sebagai penerima pasif menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Kedua, Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barangbarang yang menjadi kebutuhan hidup manusia, manusia membutuhkan makanan yang cukup untuk mengembangkan dirinya, membutuhkan perumahan dan pakaian yang bersih untuk menjaga kesehatannya, dan juga membutuhkan penerangan, transportasi dan alat komunikasi yang cukup agar dapat memudahkan hidup mereka. Pembangunan mesti harus meningkatkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia, tetapi pemenuhan barang-barang yang menjadi kebutuhan tersebut tetap bermuara pada pembangunan manusianya yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pembangunan yang melupakan aspek manusianya (partisipasi) jelas tidak menguntungkan. Hal ini karena akan menumbuhkan sikap pasif dari masyarakat baik dalam proses, pelaksanaan maupun penerimaan hasil pembangunan. Sikap merasa tidak memiliki membuat mereka acuh tak acuh dan enggan terhadap hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya dapat menurunkan harkat dan martabat manusia.

Ketiga, Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Hal ini, misalnya dapat dilihat dari kegagalan program KB yang tidak memperhitungkan sikap masyarakat terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi ataupun program perkebunan tembakau di Zambia yang direncanakan tanpa dasar pengetahuan mengenai keadaan politik dan sosial masyarakat.

Keempat, Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan. Masyarakat akan lebih mempercayai program-program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam semua kegiatan baik proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan menikmati hasilnya, karena mereka akan lebih puas mengetahui seluk beluk program/proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program/proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya menunjukkan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak dilibatkan.

Kelima, Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. Pembangunan yang memperluas keterlibatan masyarakat menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan control internal atas sumber daya materi dan non materi yang penting melalui redisrribusi modal atau kepemilikan.

Keenam, Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep people centered development yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sebagai alat pembangunan iru sendiri.

Ketujuh, Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi khas daerah. Sistem sosial budaya yang beraneka ragam harus dipahami dan disadari sebagai sumber daya atau modal sosial yang telah tersedia di masyarakat, walaupun di beberapa daerah sistem sosial budaya tersebut telah mengalami pergeseran dan mulai memudar, namun jika hal ini dimobilisasi kembali dengan cara-cara yang tepat dan sesuai dengan karateristik sosial budaya setempat, secara bertahap akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Oleh karena iru partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan persoalan sosial budaya yang menjadi ciri khas setiap daerah ini.

2.4  Komunikasi pembangunan untuk pengembangan partisipasi masyarakat.

Upaya untuk penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat dalm pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam perakteknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi pembangunan.

Dalam hal ini, harus dipahami bahwa tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pemmbangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menumbuhkan, mengerakan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Tujuan dari komunikasi pembangunan untuk pengembangan partisipasi masyarakat adalah:

a.       Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Seperti yang telah dikemukakan, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi itu baru akan tumbuh apabila masyarakat mengetahui tentang:

·         Adanya masalh yang sedang dihadapi dan memerlukan upaya pemecahannya.

·         Adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri

·         Pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalm pemecahan masalah tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan

·         Adanya kepercayaan dari dalm diri setiap warga masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sembangan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, setiap kegiatan komunikasi pembangunan harus mampu menyampaikan pesan-pesan informative dan persuasive yang relefan dengan keempat unsure tersebut, sehingga mampu menumbuhkan, mengerakan dan menjamin terpeliharanya hubungan antar individu.

b.      Mengimformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

Sering terjadi partisipasi tidak Nampak karena masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi , khusunya yang menyangkut: pengambilam keputusan dalam perencanaan pembangunan, pemantau dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Karena itu, melalui komunikasi pebangunan harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didalam setiap proses pembanguna  yang dilaksanakan, serta pada bagian kegiatan apa yang mereka harapkan untuk berpartisipasinya, dan apa bentuk partisipasinya yang diharapkan ( tenaga, uang, materi, dan lain-lain ) dari masyarakat.

c.       Menunjukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Ketidakmunculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat terjadi karena mereka tidak cukup memiliki atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Sehubungnya dengan itu, melalui komunikasi pembangunan kepada masyarakat harus ditunjukan adanya:

·         Kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembanguna

·         Berbagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan agar masyarakat yang bersangkutan dapat dan mampu berpartisipasi

·         Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan

·         Mengerakan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalm pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberika input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa ynag mereka peroleh dan rasakan ( secara langsung maupun tidak langsung )

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Partisipasi dan pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai Negara. Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan masyarakat akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (people centered).

Upaya untuk penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam perakteknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi pembangunan.

Dalam hal ini, harus dipahami bahwa tujuan komunikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pemmbangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menumbuhkan, mengerakan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalm pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberika input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa ynag mereka peroleh dan rasakan ( secara langsung maupun tidak langsung ).

3.2  Saran

Meningkatkan pembangunan diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Para akademik sebagai agent of change diharapkan dapat lebih meningkatkan peran sertanya dalam mewujudkan pembangunan agar pembangunan dapat lebih dirasakan oleh rakyat. Disarankan pula bagi pemerintah agar dapat lebih membina dan membawa masyarakat untuk lebih membuka ruang dalam berpartisipasi, sehingga pembangunan tidak hanya dirasakan golongan atas saja, tapi juga oleh rakyat kecil.

Disarankan pula bagi pihak swasta untuk lebih berpartisipasi ikut serta dalam proses pembangunan, dengan memberikan ruang dan arahan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana partisipasi itu seharusnya, sehingga terciptalah masyarakat yang aktif berpartisipasi pada pembangunan dan melahirkan masyarakat yang berbasis pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Totok Mardikanto, dkk. 2013. Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Edi Suharto. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Starategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung : PT. Revika Aditama.

Jurnal, Aplikasia.JumalAplikasillmu-ilmuAgama, Vol. VIII, No. 2 Desember 2007:89-103

Jurnal, Sunarti, 2003, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok Jurnal Tata Loka, Volume 5, Nomor 1, Januari, hal. 75-86

Jurnal portal, pemberdayaan massyarakat