MAKALAH UPAYA PENANGULANGAN EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA

MAKALAH

UPAYA PENANGULANGAN EKSPLOITASI ANAK

DI INDONESIA

NAMA  :        PAULINUS BENDU

NIM       :        1303012086

P.A        :        ALFRED OMRI ENA MAU,S.Sos,M.Si

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOCIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Administrasi dan Organisasi Internasional sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Tugas ini di susun untuk melengkapi penilaian dosen, dengan harapan tugas ini dapat membuat mahasiswa mengerti dan memahami mengenai mata kuliah Administrasi dan Organisasi Internasional.

Terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian makalah ini, khususnya kepada dosen mata kuliah Administrasi dan Organisasi Internasional yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan makalah ini.

Akhir kata, semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tulisan ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

                           Kupang, 20 Maret 2015

   

 Penulis

                                                                    

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................................... i

Daftar Isi........................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1

1.1  Latar Belakang................................................................................................... 1

1.2  Rumusan Masalah.............................................................................................. 3

1.3  Tujuan................................................................................................................ 3

BAB II PEMBAHASAN............................................................................................. 4

2.1  Pengertian eksploitasi anak................................................................................ 4

2.2  contoh-contoh eksploitasi anak.......................................................................... 4

2.3  penyebab eksploitasi anak.................................................................................. 5

2.4  akibat dari eksploitasi anak................................................................................ 7

2.5  solusi mengatasi eksploitasi anak....................................................................... 7

BAB III PENUTUP...................................................................................................... 9

3.1  Kesimpulan........................................................................................................ 9

3.2  Saran................................................................................................................ 10

Daftar Pustaka............................................................................................................. 12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

Pekerja anak telah lama menjadi isu publik, dan telah lama pula terbangun komitmen global untuk mengatasi masalah tersebut. Sejak tahun 1919, ILO telah mengadopsi lebih dari 15 konvensi yang menyangkut atau relevan dengan permasalahan pekerja anak. Diantara konvensi-konvensi tersebut, konvensi komprehensif yang sangat relevan dengan masalah pekerja anak adalah Konvensi No: 138/1973 mengenai batasan usia minimum untuk bekerja (minimum admission to work) dan Konvensi No: 182/1999 mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (worst forms of child labour).

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk ikut dalam Program Penghapusan Buruh Anak-Anak Internasional (IPEC), dan menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan ILO pada 1992 untuk memimpin kerja sama di bawah program ini. Pemerintah dan ILO menandatangani sebuah nota lain mengenai buruh anak-anak pada Maret 1997 yang mengikat mereka dalam kesepakatan untuk memajukan persyaratan yang memungkinkan pemerintah melindungi buruh anak-anak dan secara bertahap melarang, membatasi dan mengatur buruh anak-anak dengan tujuan akhir menghapuskannya. Pada Bulan Desember Menteri Tenaga Kerja ketika itu, Fahmi Idris, menandatangani sebuah nota minat, disaksikan Presiden Habibie dan direktur ILO di Jakarta, yang mewajibkan pemerintah untuk meratifikasi konvensi ILO tentang usia buruh minimum paling lambat Juni 1999. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menentukan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan, jika mempekerjakan anak di bawah umur. 

Sementara itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Perda No.9 Tahun 2004 telah mencanangkan daerahnya sebagai Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), dengan menentukan target-target pencapaian waktu (time limit) bahwa tahun 2007 tidak akan lagi pekerja anak di bawah usia 15 tahun, dan anak-anak sampai batas usia tersebut telah memperoleh wajib belajar 9 tahun. Pada akhir lima tahun kedua (2112), anak di bawah usia 18 tahun sepenuhnya harus telah memperoleh wajib belajar 12 tahun.
Pertanyaan yang perlu di bahas dalam hal ini adalah apakah target-target yang dicanangkan oleh Kukar dapat tercapai, dan bagaimana mencapainya? Bagaimana menjamin agar pencapaian target ZBPA memberi implikasi pada kesejahteraan dan masa depan anak, bukan sebaliknya? Jika ZBPA menjadi model untuk diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia, mampukan daerah-daerah tersebut mencapainya? Jika pun mampu, apakah perlu? Perlu diketahui, negara-negara maju yang telah lama mengalami industrialisasi dan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang tinggi hingga sekarang belum sepenuhnya terbebas dari masalah pekerja anak (White, 1994).

Indonesia, yang hingga sekarang masih dililit oleh krisis ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi, proporsi penduduk yang bekerja di pertanian yang juga masih tinggi, dan aspirasi pendidikan yang masih rendah di kalangan penduduk miskin, mempunyai tantangan yang lebih berat untuk mengeluarkan anak dari dunia kerja. Jika pemerintah bersikeras untuk membebaskan anak dari seluruh bentuk pekerjaan, menjadi pertanyaan apakah hal itu menguntungkan bagi masa depan anak?

Gagasan membebaskan anak dari pekerjaan didasarkan pada asumsi bahwa pekerja anak rentan mengalami eksploitasi, marginalisasi, kekerasan, dan terancam mengalami gangguan fisik dan mental. Namun dalam kenyataannya tidak semua pekerjaan anak berbahaya, dan tidak semua anak mengalami akibat buruk seperti yang digambarkan di atas. Jika begitu, apakah solusinya adalah melarang mempekerjakan anak untuk semua kasus, atau hanya melarang mempekerjakan anak sejauh pekerjaan tersebut berbahaya bagi anak dan membuat aturan agar pekerja anak terlindung dari risiko buruk?  Alasan lain untuk melarang anak bekerja adalah karena pekerjaan dapat mengganggu anak dalam belajar. Banyak anak drop out dari sekolah atau prestasi belajarnya berkurang karena bekerja. Jika begitu, apakah solusinya harus melarang anak sekolah bekerja atau model pendidikanlah yang seharusnya disesuaikan agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan pekerja anak?

1.2        Rumusan Masalah

a         Apa yang dimaksud Pengertian eksploitasi anak?

b        Apa saja contoh-contoh eksploitasi anak?

c         Apa penyebab eksploitasi anak?

d        Apa akibat dari eksploitasi anak?

e         Bagaimana solusi mengatasi eksploitasi anak?

1.3        Tujuan

a         Memberikan pemahaman kepada mahasiswa akan eksploitasi anak di Indonesia

b        Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah administrasi dan organisasi internasional

BAB II

PEMBAHASAN

2.1           Pengertian Eksploitasi Anak

Pengertian eksploitasi anak dalam kamus Bahasa Indonesia       :

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang.

Pengertian eksploitasi secara umum:

Eksploitasi anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.

2.2           Contoh Eksploitasi Anak

a.       Mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja seksual

b.      Mempekerjakan anak-anak di pertambangan

c.       Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara

d.      Mempekerjakan anak-anak di bidang kontruksi

e.       Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai

f.       Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung

g.      Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak

h.      Mempekerjakan anak-anak di jalanan

i.        Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga

j.        Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga

k.      Mempekerjakan anak-anak di perkebunan

l.        Mempekerjakan anak-anak untuk mengemis

m.    Orang tua yang mengajak anaknya untuk mengemis

2.3           Sebab Eksploitasi Anak

a.       Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Harga bahan pokok yang semakin mahal, tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya. Sebagian kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.

b.      Factor Migrasi

Banyaknya migrasi terutama urbanisasi yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota meningkatkan jumlah pekerja anak. Beberapa penyebab meningkatnya jumlah pekerja anak terhadap faktor migrasi, khususnya urbanisasi, diketahui bahwa ketidakpahaman mengenai urbanisasi itu sendiri dapat digunakan beberapa oknum untuk menjebak ( khususnya pekerja anak) dalam pekerjaan yang di sewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

c.       Faktor Budaya

Beberapa faktor budaya yang memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah pekerja anak antara lain :

ü  Peran perempuan dalam keluarga

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka. Ada beberapa kemungkinan disini. Pertama, pada masyarakat desa yang masih tertekan oleh adat-istiadat menganggap bahwa perempuan dapat dinikahkan secepatnya ketika sudah dianggap cukup waktunya, walaupun belum matang secara psikis maupun fisik. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak perempuan yang masih di bawah umur menanggung beban layaknya perempuan dewasa sebagai istri.

ü  Perkawinan dini

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

ü  Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

ü  Peran anak  dalam keluarga

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafiking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

d.      Faktor Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang dipekerjakan, biasanya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya. Dalam hal ini, ketidakmampuan Sistem Pendidikan Nasional yang ada maupun dalam masyarakat untuk mempertahankan agar anak tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat besar. Sehingga anak-anak dilibatkan dalam hal kesempatan kerja dengan bermigrasi terlebih dahulu atau langsung terjun mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

e.       Faktor Kontrol Sosial

Lemahnya kontrol sosial Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korupsi dapat disuap untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor khususnya anak-anak dapt denagn mudah diwalikan atau bahkan diubah kewarganegaraannya.. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku- pelakunya.

2.4           Akibat Eksploitasi Anak

Akibat dari eksploitasi anak antara lain:

a         Anak kehilangan haknya untuk belajar. Sebagian besar anak jalanan adalah anak-anak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan.

b        Perilaku anak banyak yang menyimpang. Hidup di jalanan bukan lah hal mudah terlebih bagi anak dibawah umur.  Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk, seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya, dsb

c         Anak kekurangan kasih sayang. Poin ini juga merupakan faktor penyebab eksploitasi anak. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang daripada merasakan kasih sayang dari orang tuanya.

2.5           Solusi Eksploitasi Anak

Solusi untuk mengatasi masalah anak yaitu:

a         Keluarga

ü  Lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua (Domestic Based Violence).

ü  Lebih berhati-hati dan memberikan perhatian serta menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita (Community Based Violence).

b        Masyarakat

ü  Lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk pada anak yang bersangkutan.

ü  Aparat hukum seharusnya dapat lebih peka anak pada setiap proses penanganan perkara anak baik dalam hal anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the child).

ü  Pihak sekolah dan orang tua asuh sebagai pendidik kedua setelah orang tua kandung, diharapkan dapat lebih sensitif anak dalam mendidik anak-anak yang berada dibawah pengasuhan mereka.

ü  Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang perlindungan anak, terutama pada ancman pidana/hukuman pada tindakan tersebut secara menyeluruh

c         Negara

ü  Menyelesaikan dengan segera konflik-konflik sosial dan politik yang berkepanjangan di berbagai daerah.

ü  Memperbaiki seluruh pelayanan publik baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan.

ü  Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa.

ü  Memberikan pendidikan nonformal.

ü  Mengadakan keterampilan bagi anak, pembiayaan atau penanggulangan pekerja anak bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak.

BAB III

PENUTUP

3.1        Kesimpulan

Permasalahan pekerja anak sebenarnya hampir menyerupai sebuah gunung es. Kompleksitas pada dasar permasalahannya tidak tampak, sedangkan aktualisasi pada permukaan berupa tindakan-tindakan eksploitasi terhadap anak juga hanya muncul sedikit. Budaya masyarakat yang lebih cenderung bersifat patriarchi dan kemiskinan secara struktural menciptakan suatu iklim yang permisif terhadap pekerja anak di Indonesia. Terbatasnya studi dan perhatian terhadap kondisi pekerja anak di Indonesia memberikan suatu kontribusi terhadap terbelenggunya nasib pekerja anak.

Dari waktu ke waktu, perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Perlindungan secara yuridis yang merupakan faktor penting terhadap keberadaan pekerja anak  mengindikasikan kemenduaan sikap pemerintah terhadap masalah ini. Penerapan discretion clausule dalam berbagai aturan hukum tentang ketenagakerjaan, sering menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bahkan memberikan suatu celah hukum terhadap eksploitasi pekerja anak. Hal inipun ternyata masih dijumpai pada Undang Undang Ketenagakerjaan yang baru, yaitu UU Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian terbesar berada pada batas garis kemiskinan mendorong terjadinya enkulturasi "bekerja membantu keluarga" yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak secara sehat.

Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) sebagai solusi dalam pemberantasan pekerja anak dirasakan sebagai komitmen yang dapat digunakan untuk mempertahankan momentum pemberdayaan dan advokasi terhadap pekerja anak, seperti yang telah dilakukan oleh LSM-LSM dalam usaha untuk menghilangkan praktek pekerja anak di Indonesia. Akhirnya, Penjajagan dan pengembangan jaringan kerja sama baik nasional, regional, maupun internasional merupakan alternatif penting. Karena dengan kerjasama ini diharapkan dapat membantu memberikan pemecahan terhadap permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pekerja anak di Indonesia, yaitu: kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah.

3.2        Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan kita bersama guna meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan- tindakan serupa pada masa yang akan datang, mengingat apa yang tertulis pada pasal 20 Undang-Undang No. tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi kita semua, antara lain:

1        Keluarga

ü  Lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua (Domestic Based Violence).

ü  Lebih berhati-hati dan memberikan perhatian serta menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita (Community Based Violence).

2        Masyarakat

ü  Lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk pada anak yang bersangkutan.

ü  Aparat hukum seharusnya dapat lebih peka anak pada setiap proses penanganan perkara anak baik dalam hal anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the child).

ü  Pihak sekolah dan orang tua asuh sebagai pendidik kedua setelah orang tua kandung, diharapkan dapat lebih sensitif anak dalam mendidik anak-anak yang berada dibawah pengasuhan mereka.

ü  Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya undang-undang perlindungan anak, terutama pada ancman pidana/hukuman pada tindakan tersebut secara menyeluruh

3        Negara

ü  Menyelesaikan dengan segera konflik-konflik sosial dan politik yang berkepanjangan di berbagai daerah.

ü  Memperbaiki seluruh pelayanan publik baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan.

ü  Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa.

ü  Memberikan pendidikan nonformal.

ü  Mengadakan keterampilan bagi anak, pembiayaan atau penanggulangan pekerja anak bisa dilakukan oleh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Hartiningsih, Maria. ”Pekerja Anak, Tragedi Induestrialisasi.” Kompas Online, Selasa, 28 Oktober 1997.

Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Makalah Disampaikan Dalam Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 200.Hal 2

Muhammad Joni, “Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum

Keluarga”,http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM%20UU.pdf akses 02 Oktober 2010

Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 1

Absori, Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerahhttp://eprints.ums.ac.id/349/1/5._absori.pdf, akses tgl 01 oktober 2010