paulinus bendu: MAKALAH ‘’DIMENSI POLITIK DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT”

MAKALAH

‘’DIMENSI POLITIK DALAM

PENGEMBANGAN MASYARAKAT”

OLEH :

KELOMPOK III

v NOVITA R. H NEOLAKA

v PAULINUS BENDU

v ARIANTJE KANA BAKU

v KRISTIANUS L. BOTU

v ISHAK R. HAUMENI

v WILCILIA F. KEY

v RATIH NUGROHO

v YOHANES PASE RIWU

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

KUPANG

2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan hikmat dan kemampuan sehingga makalah ini bisa terselesaikan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Pemberdayaan Mayarakat dengan judul “Dimensi Politik dalam Pengembangan Masyarakat”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini, dan secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Pemberdayaan Masyarakat yang telah banyak memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.

Dikarenakan pengetahuan yang terbatas, penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, baik ditinjau dari segi materi maupun dari segi tata bahasanya. Namun, penyusun telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan makalah ini.

Akhirnya semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sekian dan terimakasih.

Kupang, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar ..........................................................................................................................i

Daftar Isi ..................................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................1

1.1 Latar Belakang...............................................................................................................1

1.2 RumusanMasalah...........................................................................................................2

1.3 Tujuan............................................................................................................................2

1.4 Manfaat .........................................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................3

2.1 Pengembangan Masyarakat .............................................................................................3

2.2 Konsep Politik .................................................................................................................5

2.3 Dimensi Politik dalam Pengembangan Masyarakat ........................................................6

BAB III PENUTUP ...............................................................................................................9

3.1 Kesimpulan.....................................................................................................................9

3.2 Saran.............................................................................................................................10

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Pengembangan masyarakat juga mengandung arti sebagai upaya yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya dalam suatu kesatuan wilayah.

Program Pengembangan Masyarakat (Community Development), seharusnya disesuaikan dengan persoalan yang terjadi secara spesifik pada suatu lokasi tertentu. Apabila suatu masyarakat memiliki ekonomi yang kuat sedangkan struktur sosial dan politiknya lemah, semestinya aspek yang lemah itulah yang ditangani. Tetapi apabila semua aspek kehidupan masyarakat lemah, maka perlu dikembangkan program yang lebih integral dengan memperhatikan semua aspek tersebut. Karena itu, praktisi pembangunan dan pekerja masyarakat (community worker) harus memahami pendekatan holistik yang menjadi kerangka kerja Pengembangan Masyarakat.

Kehidupan masyarakat memiliki banyak dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesejahteraan masyarakat tidak melulu hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berarti pemenuhan kebutuhan sosial-politik,budaya dan reliji. Krisis lingkungan terjadi karena pengembangan ekonomi yang membesar-besarkan kecenderungan konsumtif manusia, sebaliknya krisis ekonomi dapat terjadi karena kemiskinan sumber daya alam atau konflik sosial-politik. Karena itu, Pengembangan Masyarakat secara holistik memiliki enam (6) dimensi yang satu sama lain seringkali sulit dipisahkan atau dibeda-bedakan.

Pengembangan masyarakat juga terkait dengan pengembangan politik sebuah negara, pengembangan politik biasanya terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi, penguatan sistem politik dan pemerintahan, penguatan partai politik menjadi lebih mapan serta peningkatan partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat merupakan cermin kuatnya demokrasi dan legitimasi pemerintah atas masyarakat, terlebih bila didukung oleh sistem politik dan partai politik yang bisa memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan baik. Pengembangan politik menjadi penting karena terkait dengan modernisasi terlebih merupakan prasyarat kesejahteraan masyarakat.

Dimensi Politik dalam Pengembangan masyarakat harus lebih diperhatikan agar dapat memperbaiki sistem demokrasi di negara Indonesia dan dapat pula meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatn politik dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian maka dalam makalah ini akan dibahas tentang Dimensi Politik dalam Pengembangan Masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penyusunan makalah ini, penulis merumuskan masalah yang akan dipaparkan dalam pembahasan yaitu:

Ø Apa pengertian Pengembangan Masyarakat?

Ø Apa pengertian dari Politik?

Ø Bagaimana peran politik dalam Pengembangan Masyarakat?

1.3 Tujuan

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menginformasikan tentang bagaimana hubungan dan peranan dimensi politik dalam pengembangan masyarakat.

Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

Ø Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang dimensi politik dalam pengembangan masyarakat.

Ø Agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengembangan Masyarakat

Pada hakikatnya semua pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembangunan terhadap masyarakat dipusatkan melalui suatu gerakan yang dinamakan pengembangan masyarakat (community development) sebagaimana rumusan konsep Brokensha dan Hodge bahwa Pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.

Definisi di atas pada hakikatnya memberikan gambaran tentang upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat serta berusaha menciptakan suatu kondisi yang memancing kemauan dan insiatif sendiri dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya peningkatan kemampuan dan inisiatif mereka, diharapkan masyarakat semakin mandiri dan mampu memahami permasalahan yang dihadapi serta potensi yang mereka miliki untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Berkaitan dengan konsep pengembangan masyarakat, selain Brokensha dan Hodge, masih banyak pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satu diantaranya adalah Dunham yang mengatakan pengembangan masyarakat merupakan “berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, Dunham menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat mencakup :

· Program terencana yang difokuskan pada seluruh kebutuhan masyarakat,

· bantuan teknis

· berbagai keahlian yang terintegrasi untuk membantu masyarakat, dan

· suatu penekanan utama atas self help dan partisipasi oleh masyarakat.

Lebih lanjut Dunham mengemukakan bahwa dalam usaha menggambarkan pengembangan masyarakat, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yang amat penting yaitu:

1) Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarakat dan hal yang terkait dengan hal tersebut.

2) Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan masyarakat

3) Kebutuhan akan adanya community worker yang serba bisa (multi purpose) pada wilayah pedesaan.

4) Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal

5) Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama dalam pengembangan masyarakat.

Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan definisi pengembangan masyarakat sebagai suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu kedalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu didalam proses tersebut.

Menurut Edi Suharto, pengembangan masyarakat termasuk praktek pekerjaan sosial tingkat makro. Pekerjaan sosial secara garis besar melibatkan penanganan pada dua tingkatan, yakni tingkat mikro (individu, keluarga,kelompok) dan tingkat makro (organisasi dan masyarakat).

Dengan demikian, pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah satu metode pekerjaan sosial yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas hidup manusia melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada masyarakat serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat secara bersama-sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dalam hal ini pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat, mulai dari pelayanan prefentif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan di atas, konsep pengembangan masyarakat pada intinya berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui suatu program peningkatan kesejahteraan mereka dengan melibatkan partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, adanya partisipasi aktif dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan mampu memperbaiki kondisi masyarakat yang miskin dan terbelakang ke arah yang lebih baik.

2.2 Konsep Politik

Secara umum politik berkaitan dengan suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Tumpuan kajian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Berbicara politik tentu saja tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan kekuasaan karena untuk memahami politik itu sendiri dapat dikaji dari pendekatan kekuasaan. Menurut pendekatan ini politik dilihat sebagai kegiatan mencari, mempertahankan dan melaksanakan kekuasaan serta memperngaruhi pihak lain ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Sehingga ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan daan penggunaan kekuasaan.

Berikut adalah pengertian politik menurut para ahli, yaitu :

v Menurut Prof. Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kgiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu sendiri. Menurut beliau politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy of beleid) dan pembagian (distribution).

v Menurut Johan Kaspar B, yang menyatakan bahwa politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan dengan memperjuangkan pemahaman tentang negara dan keadaannya. Serta sifat-sifat dasarnya dalam berbagai bentuk pembangunannya.

v Menurut F. Soltau, Politik ialah ilmu yang mempelajari tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu serta hubungan antar negara dengan warga negaranya atau dengan negara-negara lain.

Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).

2.3 Dimensi Politik dalam Pengembangan Masyarakat

Ife mengemukakan bahwa terdapat 6 (enam) dimensi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat (community development), yang saling terkait satu dengan lainnya. Kegagalan pada satu dimensi akan sangat berpengaruh terhadap dimensi yang lainnya. Adapun keenam dimensi tersebut mencakup dimensi sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, lingkungan dan personal/spiritual.

Kehidupan masyarakat memiliki banyak dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesejahteraan masyarakat tidak melulu hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berarti pemenuhan kebutuhan sosial-politik, budaya dan reliji. Krisis lingkungan terjadi karena pengembangan ekonomi yang membesar-besarkan kecenderungan konsumtif manusia, sebaliknya krisis ekonomi dapat terjadi karena kemiskinan sumber daya alam atau konflik sosial-politik. Karena itu, Pengembangan Masyarakat secara holistik memiliki enam (6) dimensi yang satu sama lain seringkali sulit dipisahkan atau dibeda-bedakan.

Kebanyakan program Pengembangan Masyarakat dilakukan untuk menangani salah satu atau beberapa aspek tertentu saja sedangkan aspek lainnya tidak diperhatikan. Seringkali keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki menjadi alasannya. Hal ini juga menjadi suatu yang merugikan ketika masing-masing tidak berfikir saling melengkapi melainkan saling menegasikan peran pihak yang lainnya. Padahal, pengembangan jaringan kerjasama sebenarnya merupakan prasyarat yang penting bagi usaha-usaha pengembangan masyarakat yang lebih berarti.

v Pengembangan Politik (Political Development)

Dalam banyak literatur, pengembangan politik seringkali disebut pengorganisasian masyarakat (community organizing). Dalam paparan ini, pengembangan politik merupakan bagian dari konsep pengembangan masyarakat (community development).

Pada pengembangan politik, isu pemberdayaan sangat mengemuka karena itu dalam program-program yang dilaksanakan, penting untuk melakukan analisis sosial (analisis kekuasaan) baik dalam level makro maupun lokal. Tujuan programnya adalah untuk mengembangkan kapasitas masyarakat secara keseluruhan di dalam arena politik yang lebih luas, serta mengembangkan kemampuan individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam politik lokal.

Pengembangan politik lokal dalam prakteknya, meliputi kegiatan sebagai berikut :

· Penyadaran masyarakat (terutama untuk penyadaran kritis tentang keterhubungan individu dengan struktur yang lebih luas)

· Pengorganisasian masyarakat (terutama untuk mengembangkan struktur politik lokal yang lebih otonom yang menegakkan demokrasi dan kesetaraan antar golongan, etnis, gender).

Pengembangan politik yang lebih luas, meliputi kegiatan sebagai berikut :

· Pengorganisasian masyarakat (terutama untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan aksi sosial dalam arena politik yang lebih luas, seperti : regional, nasional, bahkan internasional).

· Aksi sosial (yaitu aksi-aksi untuk mempengaruhi dan berhubungan dengan arena politik yang lebih luas. Misalnya: menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan nasional yang akan berpengaruh terhadap lokal).

Permasalahan kemiskinan maupun ketidakberdayaan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan atau ketidakberdayaan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan maupun ketidakberdayaan masyrakat tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti salah satunya adalah Dimensi Politik.

Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi.

Dengan demikian maka pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan maupun ketidakberdayaan masyarakat harus menuju ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dan tidak berdaya, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya penguatan peran masyarakat sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan ‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan dan ketidakberdayaan oleh masyarakat setempat.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat, cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan dan ketidakberdayaan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kehidupan masyarakat memiliki banyak dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesejahteraan masyarakat tidak melulu hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga berarti pemenuhan kebutuhan sosial-politik, budaya dan reliji. Krisis lingkungan terjadi karena pengembangan ekonomi yang membesar-besarkan kecenderungan konsumtif manusia, sebaliknya krisis ekonomi dapat terjadi karena kemiskinan sumber daya alam atau konflik sosial-politik. Karena itu, Pengembangan Masyarakat secara holistik memiliki enam (6) dimensi yang satu sama lain seringkali sulit dipisahkan atau dibeda-bedakan.

3.2 Saran

Sebagai saran, dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, sebaiknya harus lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat secaraa langsung dalam kegiatan tersebut. Karena masyarakatnya yang lebih mengetahui potensi dan kondisi yang dimilikinya. Dan pemerintah sebaiknya hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan masyarakat bukannya menentukan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena penentuan kebutuhan dari masyarakat adalah hak dari masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Starategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung : PT. Revika Aditama.

Pranaka, A.M.W., dan Onny S. Prijono, (eds.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.

Miriam Budiardjo. Edisi Revisi. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Suriatman, SKM. 2005. Konsep Pemberdayaan Manyarakat. http://bnnpsulsel.com/pencegahan/gerakan-pemberdayaan-masyarakat-sebuah-tinjauan-konsep-dalam-upaya-menekan-penyalahgunaan-narkoba-pusat-promkes-2005/

paulinus bendu

Kamis, 12 November 2015

MAKALAH ‘’DIMENSI POLITIK DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar