KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikanhikmat dan kemampuan sehingga makalah ini bisa terselesaikan. Adapun tujuan dari
penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi syarat untuk memperoleh nilai
tugas pada mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dengan judul “Pengembangan
Program Pengetasan Kemiskinan” (program nasional
pemberdayaan masyarakat mandiri)
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan mendukung dalam penyusunan makalah ini, dan secara khusus penulis
ingin mengucapkan terima kasih kepada
Dosen Mata Kuliah Kemitraan dalam Pembangunannyang telah banyak memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
Dikarenakan pengetahuan yang
terbatas, penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan
masih banyak kekurangannya, baik ditinjau dari segi materi maupun dari segi
tata bahasanya. Namun, penyusun telah berupaya dengan segala kemampuan dan
pengetahuan yang dimiliki untuk dapat menyelesaikan makalah ini.
Akhirnya semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang
membacanya.
Sekian dan terimakasih.
Kupang, Maret 2016
Penulis
DAFTAR
ISI
Kata Pengantar......................................................................................................................... i
Daftar isi................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................... 1
1.1
Latar Belakang............................................................................................................. 1
1.2
Rumusan Masalah........................................................................................................ 2
1.3
Tujuan........................................................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN........................................................................................................ 3
2.1 Maksud
dengan kemiskinan......................................................................................... 3
2.2 Program Pengentasan Kemiskinan dengan PNPM Mandiri Pedesaan......................... 4
2.3 Kendala –
kendala dalam proses pelaksanaan program pengentasan kemiskinan........ 8
2.4 Solusi mengatasi
kendala – kendala............................................................................. 9
BAB III PENUTUP.............................................................................................................. 11
3.1
Kesimpulan................................................................................................................ 11
Saran
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Pada era globalisasi saat ini, peningkatan kualitas masyarakat semakin
meningkat. Baik kualitas masyarakat dari segi ekonomi, kesehatan maupun
keamanan. Dibalik itu senua ternyata masih ada juga masyarakat yang masih
mengalami kemiskinan. Keniskinan terjadi terutama pada masyarakat yang berada
dalam wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti masyarakat pesisir pantai yang
memang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan penghasilan
sebagai nelayan itu pun, kadang – kadang masih kurang untuk mencukupi kebutuhan
hidup keluarga sehari – hari, karena mereka bekerja hanya bergantung pada
situasi alam dan penghasilan setiap harinya tidak menentu. Apabila situasi alam
memungkinkan untuk melaut maka mereka akan turun untuk melaut, dan apabila
situasi ombak yang berpotensi menimbulkan gelombang yang besar maka mereka
menunda untuk melaut.
Dengan adanya situasi dan keadaan seperti itu maka pemerintah sedang giat –
giatnya untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, dimana
pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Pemabngunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan
yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk melaksanakan
tujuan nasional sebagaiman tercantum dalam alenia IV UUD 1945 yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, dan ikut mencerdaskjan kehidupan bangsa serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan dilaksanakan
pada berbagai sektor masyarakat. Salah satu sektor yang yang perlu dibenahi
adalah sektor ekonomi. Pembangunan nasioonal dpat diwujudkan dengan upaya
penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah
satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI). Program tersebut telah dicangankan
sejak tahun 2007 sampai sekarang ini. Salah satu program dari PNPM MANDIRI
adalah PNPM MANDIRI Pedesaan yang termasuk didalamnya adalah wilayah pesisir
pantai. Program tersebut diupayakan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan
pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta
berhasil dalam menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
Akan tetapi untuk sat ini program tersebut masih menjadi pertanyaan apakah
program tersebut sudah berhasil atau belum, karena kenyataan untuk saat ini
masih banyak masyarakat yang ada di pesisir pantai masih mengalami kesulitan
dalam mencari penghidupan yang layak.
1.2 Perumusan
Masalah
1.
Apakah yang dimaksud dengan kemiskinan ?
2.
Program Pengentasan
Kemiskinan dengan Menggunakan Program PNPM Mandiri Pedesaan
3.
Apa saja yang menjadi kendala – kendala dalam proses pelaksanaan
program tersebut sehingga megalami kegagalan dalam pengentasan kemiskinan ?
4.
Bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kendala –
kendala tersebut ?
1.3 Tujuan
·
Tujuan Umum
Tujuan umum dari penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menginformasikan
mengenai program pengetasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri.
·
Tujuan
Khusus
Adapun tujuan khusus dari penyusunan makalah ini adalah sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh nilai tugas pada mata kuliah Kemitraan
dalam Pembangunan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian
dari Kemiskinan
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar,
ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan
masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan
komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif,
dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
·
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya
mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
·
Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini
mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang
ekonomi.
·
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna
"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
·
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua
kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut
mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu
dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase
dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh
manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti
tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi
ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota yang miskin.
Menurut Aditjondro ( 2003 ) dalam buku yang berjudul “Demokrasi dan
Kemiskinan”(2008:32)dikatakan bahwa setidaknya kemiskinan yang disebabkan oleh
industry yaitu merangkum tiga pokok point negative pengoperasian industry di
suatu daerah yakni penggusuran petani dari daerah yang dicadangkan untuk lokasi
industry, pemerasan buruh lewat upah kerja yang rendah, dengan jam kerja yang
panjang dan lilngkungan kerja yang penuh polusi, penurunan mutu lingkungan
hidup penduduk yang tinggal bertetangga denganindustri. Kemiskinan dapat
dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang
miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk
menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.
2.2 Program
Pengentasan Kemiskinan dengan Menggunakan Program PNPM Mandiri Pedesaan
PNMM Mandiri
adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya
istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri
Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri
Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung
dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.
Ditinjau
dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program
ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari
program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri
digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program
penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu,
khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community
development) sebagai pendekatan operasionalnya.
Lahirnya
PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari
berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan
pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk
belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka
mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara.
Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan
masyarakat harus menjadi program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu
kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang
menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah
: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya
ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.
Sebagaimana
kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak
program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep
pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan
operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan
Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun
1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestasi dari Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.
Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana
bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta
setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran.
Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan
bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat
desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.
Belajar dari
keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program
pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program
Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri - 1998, P2KP
(Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen
Pekerjaan Umum - 1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang
dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama)
yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut
berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak
terintegrasi, parsial dan sektoral.
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau
PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan
masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target
sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi
sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang
telah dilaksanakan sejak 1998-2007.
Program
pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan
masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam
pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa,
pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari
tiga komponen utama, yaitu:
·
Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk
kegiatan pembangunan,
·
Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan
perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity
building), dan
·
Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para
fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.
Sosialisasi
dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan merupakan upaya untuk
memperkenalkan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM
Mandiri Pedesaan kepada masyarakat pedesaan. Upaya ini juga diharapkan
dapat menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan,
tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan kepada
masyarakat luas.
Dalam PNPM
Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam
setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan,
pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan
paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan
pelestariannya.Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam
Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), apartisipasi dari CSR (Corporante Social
Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga
dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Guna mencapai
pemahaman yang utuh tentang PNPM Mandiri Pedesaan dilokasi program, serta dalam
rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas terhadap
keberadaan probram, maka dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi dan
penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dari
berbagai pihak. Baik dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang khusus dibuat
oleh program maupun kesempatan dan kesiatan lain terdapat disetiap lokasi
program.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan
yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat
miskin perdesaan. Beberapa langkah yang di tempuh dalam mencapai hal
tersebut antara lain :
1.
Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2.
Pelembagaan system pembangunan partispatif
3.
Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan local
4.
Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana social dasar dan ekonomi masyarakat
5.
Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat
Selain itu
PNPM Mandiri Pedesaan juga membangun dan memberikan layanan seperti:
1.
Membangun sarana prasarana pendukung bagi desa – desa
yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa,
terutama bagi rumah tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan
dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas
kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana, meningkatkan ketrampilan
masyarakat desa dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan pemeliharaan
prasarana, dalam teknis pelaksanaan, sehingga dengan hal itu maka pendapatan
masyarakat dapat menigkat.
2.
Dalam bidang pendidikan PNPM Mandiri pedesaan juga
ikut memperbaiki, karena bidang pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan
yang dapat dipilih masyarakat secara demokratis pada Musyawarah Desa dan
Musyawarah Antar Desa. Sejalan dengan prinsip Open Menu, semua jenis
kegiatan formal maupun nonformal (termasuk pelatihan ketrampilan masyarakat)
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin. Hal itu bertujuan
untuk mempercepat upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan
menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan,
dan peningkatan kapasitas rumah tanggga miskin pedesaan melalui pelatihan bagi
pemuda putus sekolah, ibu – ibu rumah tangga untuk menciptakan daya saing dan
lapangan pekerjaan. Selain itu juga meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa
miskin atau putus sekolah dengan prioritas menyelesaikan pendidikan dasar 9
tahun melalui pemberiaan beasiswa, meningkatkan kualitas proses belajar
mengajar melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas
guru dan metode pengajaran.
3.
Dalam layanan kesehatan diupayakan untuk meningkatkan
kesejahteraan rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah
tangga miskin, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan mendekatkan
bidang pelayan kesehatan dasar yang murah, mudah dan terjangkau, serta dapat
dikelola mandiri oleh masyarakat.
Dalam
menyukseskan program tersebut, dikembangkanlah strategi menjadikan masyarat
miskin sebagai motor utama serta menitik beratkan pada pembangunan
partisipatif dan menguat kan lembaga-lembaga yang ada didesa, sehingga
masyarakat mampu mengembangkan potensi – potensinya sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan mengurangi angka kemiskinan pada
masyarakat pedesaan terutama masyarakat pesisir pantai.
2.3 Kendala –
Kendala yang dihadapi dalam Pengentasan Kemiskinan dengan program PNPM Mandiri
Pedesaan
Dengan
mencanangkan program PNPM Mandiri Pedesaan di daerah pedesaan tersebut memang
sudah banyak kemiskinan yang sudah dapat teratasi, tetapi apakah program
tersebut benar – benar sudah membantu. Kenyataan bahwa sejak pertama kali
dicanangkan pada tahun 2007, belum mampu mengubah peta kemiskinan di
Indonesia (desa dinyatakan sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam jumlah
penduduk miskin di Indonesi, sebesar 63,38 % tentu menjadi pekerjaan berat bagi
PNPM yang diharapkan mampu menuntaskan program kerjanya pada tahun 2014 yang
artinya masyarakat perdesaan telah mampu mensejahterakan diri sendiri.
Suatu
harapan yang sangat mungkin tercapai mengingat perangkat, strategi, serta
system program benar telah disusun sesempurna mungkin dalam mencapai tujuan.
Setidaknya ada tujuh hal yang harus diwaspadai bagi para pelaku PNPM dalam
pelaksanaan dilapangan, yang tanpa disadari merupakan bom waktu yang siap
menghancurkan semua perjalanan PNPM dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan
masyarakat. Beberapa hal tersebut, antara lain :
1.
Pelaku terlalu administratif sehingga terkesan
mengabaikan beberapa hal penting asalkan secara pelaporan dapat
dipertanggungjawabkan.
2.
Karena terlalu administratif ketakutan salah menyebabkan
Fasilitator seolah berperan ganda sebagai eksekutor dan masyarakat hanya
menjadi objek penderita. Fatalnya, hal tersebut bukannya menstimulasi
keberdayaan masyarakat malah semakin memperburuk sikap ketergantungan
masyarakat.
3.
Pelaku tidak mampu mengindenfikasi penyebab kemiskinan
di desa sehingga dana BLM yang alih-alih berfungsi sebagai stimulan keberdayaan
masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan hanya menjadi alat memperlengkap
prasarana desa tanpa tujuan yang jelas.
4.
Pelaku tidak mampu melakukan transfer pengetahuan
kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah system partisipasi semu
dimana masyarakat hanya melaksanakan petunjuk Fasilitator tanpa mampu menyerap
pembelajaran yang ada didalamnya.
5.
Pelaku kurang meng - update pengetahuan
sehingga proses transfer pengetahuan juga menjadi kurang maksimal bahkan
terkesan memutar kaset lama yang membosankan.
6.
Tuntutan laju progress kegiatan sesuai alur tahapan
menyebabkan beberapa proses pembelajaran terkesan asal ada dan diabaikan
esensinya. Padahal pendidikan sebagai alat pembebasan manusia dan keberpihakan
kepada rakyat merupakan sember penting berkembangnya wacana partisipasi dalam
pembangunan
7.
Kurangnya partisipasi masyarakat terutama masyarakat
miskin sudah dianggap sebuah kewajaran dan bukan sama sekali kegagalan
fasilitasi.
Dengan
adanya kendala – kendala tersebut maka pengentasan kemiskinan dengan
menggunakan program PNPM Mandiri Pedesaan pada masyarakat pedesaan termasuk
didalamnya adalah masyarakat pesisir pantai belum dapat berjalan dengan lancar
apalagi berhasil.
2.4 Solusi yang
Tepat untuk Mengatasi Kendala – Kedala dalam Mengentaskan Kemiskinan
Dengan
kendala – kendala yang sudah ada maka solusi yang dapat digunakan untuk
mengatasi kendala – kendala seperti yang telah ada dalam uraian diatas adalah
dengan cara antara pelaku progaram PNPM Mandiri Pedesaan dengan
masyarakat di pesisir pantai atau dalam masyarakat pedesaan saling bekerjasama.
Pemerataan bantuan dan pengetahuan pada masyarakat harus merata dan masyarakat
harus berpatisipasi dalam program PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu juga dapat
diadakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah yang kemudian
penyelesaian masalah tersebut kemudian disosialisasikan pada masyarakat.
Sehingga kendala kendala yang dihadapi dapat diatasi.
Selain itu
juga yang perlu di perhatikan pemerintah dalam pengetasan kemiskinan yaitu:
1.
Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan
padat karya.
2.
Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada
tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
3. Akselerasi
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain:
menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
4. Memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan
pembangunan.
5. Sinergi
masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
6. Mendayagunakan
potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
7. Menerapkan
pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
8. Prioritas
kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung
paling miskin
9. Penegakan
hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
10. Percepatan
pembangunan infrastruktur
11. Pembangunan
daerah perbatasan dan wilayah terisolir
12. Revitalisai
pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
13. Peningkatan
kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian
konflik
14. Peningkatan
aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kemiskinan
merupakan hal yang yang biasa dalam kehidupan saat ini, walaupun memang banyak
kita ketahui bahwa banyak orang yang memang hidup mewah. Apalagi kemiskinan
yang terjadi di daerah pedesaan di pesisir pantai yang masyarakatnya kebanyakan
mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan yang berpenghasilan tidak tetap dan
sering kali tidak mencukupi kebutuhan sehari – hari. Oleh karena itu salah satu
caraa untuk megatasi kemiskinan atau dengan kata lain untuk melakukan
pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat miskin adalah dengan program PNPM
MANDIRI. Karena dengan program tersebut masyarakat merasa cukup terbantu dalam
perekonomiannya dan dapat mengembangkan potensinya, sehingga mereka mendapat
kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak atau mereka juga
sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga mereka tidak harus
menggantungkan hidupnya dengan mata pencahariannya sebagai nelayan.
PNPM MANDIRI
memang sudah banyak dilaksanakan, akan tetapi banyak kendala – kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, antara lain karena kurangnya
partisipasi dari masyarakat dalam keikutsertaan program tersebut. Tetapi hal
itu dapat diatasi dengan memberikan pengertian dan pengetahuan akan pentingnya
program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya program
tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan terutama masyarakat
dipesisir pantai.
3.2 Saran
Memang
sekarang ini program PNPM MANDIRI sudah terlaksana, akan tetapi akan laebih
baik apabila adanya kerjasama yang baik ntara masyarakat dan pemerintah agar
pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan masyarakat pedesaan
dapat meningkat kesejahteraan hidupnya.
